Masyarakat Indonesia Perlu Pendidikan Politik

15 Mei 2009

Bagikan :

Tweet

Melihat fenomena perilaku politisi atau tepatnya lagi Caleg saat pemilu 2009 kemarin dalam memperlakukan para pemilih atau meraih simpatisan sangat mengotori nilai-nilai demokrasi. Begitupun prilaku masyarakat pemilih yang mau saja terus-terusan menerima semua uang atau barang yang diterima yang diberikan oleh peserta pemilu atau para caleg ini. Sehingga muncul anggapan bahwa pemenang pemilu adalah siapa-siapa yang memberikan uang atau barang yang paling besar. Persoalan pun muncul tatkala para pemilih yang sudah diberikan mandat dengan imbalan sejumlah uang oleh sang caleg tetapi pada waktu terjadi pemungutan suara nama sang pemilih tadi tidak terdapat pada DPT di Tempat Pemungutan Suara (TPS) padahal sang caleg sudah berharap akan mendapatkan kursi diparlemen.

Kembali ke persoalan, bahwa pemilu yang terjadi secara berulang-ulang, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilu presiden, menghancurkan system nilai dan moral yang ada di masyarakat. Pelaksanaan demokrasi secara liberal tanpa diimbangi pendidikan politik serta contoh etika politik dari para elit membuat masyarakat terjebak dalam pragmatisme.

Seperti diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasim MuZadi dalam diskusi “NU dan Politik kebangsaan” di kantor PBNU, Jakarta, Senin (11/5). Dalam lima tahun, masyarakat bias menghadapi delapan jenis pemilu, mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan bupati/ walikota, pemilihan gubernur, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten/kota, dan pemilu presiden. “Rakyat bepikir praktis saja, kalau pilihan politik para elit didasarkan demi ‘pendapatan’ mereka, tak ada salahnya pula rakyat memilih berdasarkan peserta pemilu yang memberilkan uang paling besar,”

Hancurnya system nilai masyarkat juga diungkapkan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, di Papua, upaya yang dilakukan puluhan tahun oleh pemuka agama kristiani untuk mengurangi batas-batas kesukuan yang sering menimbulkan perang antar suku hancur sesaat dengan politik uang menjelang pemilu. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, yaitu dengan dipermasalahkannya perbedaan keyakinan dalam satu marga akibat pilihan politk berbeda yang didorong oleh politik uang.

Hal tersebut juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida. Menurutnya, kerusakan moralitas bangsa akibat politik uang telah mendekati titik nadir. Bangunan masyarakat sipili hancur akibat semua elite sipil terjebak dalam pragmatisme. bersambung......

lanjutannya download disini

(Sumber Kompas & berbagai sumber)

Tag : wacana politik