Partai politik telah menempati wilayah yang luas dalam kehidupan politik modern sehingga saat ini sangat banyak literatur ilmiah baik berdasarkan subjeknya maupun relasi partai dengan institusi pemerintahan dan kebiasaan politiknya secara umum. Kemungkinan pentingnya keberadaan partai politik adalah dengan mempertimbangkan kembali batas-batas yang diidentifikasi oleh pengalaman dan kajian. Tema yang akan dipaparkan ini menjadi salah satu perhatian penting yaitu kemungkinan partai politik tidak membutuhkan pengembangan lebih jauh sebagaimana para ilmuwan pikirkan dan seberapa jauh keberhasilan sebuah sistem yang demokratis.
Pendefinisian Subjek
Menempatkan definisi partai politik itu tidak semudah yang dikira. Namun tidak juga sulit (Ranney, 1968). Bagaimana seseorang mendefinisian “partai” dengan menentukan subjek dan studi metode. Secara harpiah jelas bahwa partai politik adalah sebuah kelompok yang di dalamnya terkait luas dengan seluruh komunitas yang bersifat politis. Namun tidak semua komunitas politik dapat disebut partai politik. Mungkin saja mereka cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap pembuat kebijakan dalam pemerintahan; mungkin saja mereka mengeluarkan banyak uang dan melakukan langkah politik dalam proses kampanye dalam pemilu untuk kepentingan dukungan bagi para kandidat untuk menempati jabatan publik. Namun mereka tidak dinisbatkan sebagai partai politik selama mereka tidak memberikan label politik.
Partai-partai yang demikian merupakan fenomena modern yang sudah nampak jauh-jauh hari di abad ke-19. Sebelumnya, para pemimpin kelompok, yang merupakan angota parlemen, telah melakukan aktivitas politik berupa kritik atau mereka yang memegang kekuasaan dan kelompok ini dengan mudah mengkampanyekan dirinya kepada para pemilih. Di abad ke-18 di Inggris dan dimanapun kelompok-kelompok, dinamakan faksi, disebut juga partai, mereka akan disebut berdasarkan definisi yang diberikan secara luas sebagaimana baru saja kita nyatakan. Namun partai yang demikian bukanlah partai modern. Mereka tidak butuh stabilitas, organisasi, atau memiliki ukuran besar mapun kecil ketika mencari pejabat publik di era prademokrasi. Partai-partai modern berdiri hanya dengan memperluas substansi pemilih untuk mengikuti keleluasaam untuk memilih, dan partai politik sebagaimana kita ketahui adalah perbedaan dalam memberi tanggapan terhadap pemilihan massa yang baru di abad 19 dan 20.
Sebagaimana diketahui, Amerika adalah negara pertama yang memiliki partai politik modern. Kira-kira tahun 1800, ketika keberhasilan para pengikut Jefferson dari partai Republik mendapat dukungan dari pemilih dan mengalahkan kelompok Federal yang cukup terorganisir untuk menguasai pemerintahan. Kelompok Federal dapat dipandang sebagai partai modern tanpa melihat signifikansi asal-usulnya (Chambers, 1965). Biasanya untuk mulai “bertarung” dengan Jefferson dimana mereka merupakan sebuah organisasi kepartaian yang mampu memobilisasi pemilih oposisi (Robinson, 1924; Binkley, 1943; Charles,1956). Jadi, partai-partai sebelum berdirinya Parlemen Inggris digabung bersama partai mayoritas yang mengorganisasi massa di luar parlemen dan mengembangkan organisasi berikutnya. Mengenai hal ini akan lebih terstruktur dan lebih luas bila dibandingkan dengan negara bagian Amerika lainnya. Negara Eropa Barat lainnya meniru pola yang sama dengan Amerika.
Partai komunis di Uni Sovyet merupakan partai tertua dan terpenting yang sering dijadikan sample dalam studi partai yang monopolistik kontemporer (Fainsodd, 1953; Armstrong, 1961). Jenis partai ini menjadi fenomena yang sangat strike di abad dua puluh yang nampak menyertai pemerintahan komunis baik di Eropa Barat maupun di Cina, serta di berbagai rezim atoritarian non komunis. Eropa Barat telah memberikan dua contoh utama partai monopolistik yaitu Fasisme di Italia dan Nazi di Jerman dan partai menjadi salah satu kompetitor dalam pemilihan umum dalam sistem yang demokratis (Neumann, 1942). Falange di Spanyol memiliki perbedaan yang mendasar dan begitu juga dalam aturan mainnya (Linz, 1970). Partai komunis baru-baru ini yang memonopoli sistem kepartaian telah terbukti di beberapa negara berkembang terutama di Asia, dan Afrika, ketika suatu partai tunggal bergabung dan yang berasal dari pergerakan negara yang belum merdeka atau yang sudah berkembang setelah kemerdekaan menjadi sebuah instrumen bagi para pemegang kekuasaan baru (Almond and Coleman, 1960; Lapalombra and Weiner, 1966). Beberapa partai yang memonopoli, baik komunis maupun non komunis di Eropa dan non Eropa sangat berbeda dalam berbagai hal bahkan dari segi tingkat monopolinya. Namun kesemuanya itu ada kesamaan bentuk dalam memobilisasi dukungan politik dan rekruitmen kepemimpinan bagi rezim yang ada. Diantara mereka tingkat efektivitasnya sangat bervariasi terutama dalam mobilisasi atau dalam aktivitas pengelolaan pemerintahan, partai-partai ini umumnya mendukung setiap kediktatoran yang terjadi agar bisa mencari dukungan masa. LaPalombra dan Weiner (1966, p. 425) menyebut mereka sebagai partai “mobilist”. Partai mobilist menjadi sebuah karakteristik kediktatoran abad ke-20 yang merupakan partai-partai yang kompetitif di demokrasi abad 20. Kediktatoran masih eksis tanpa ada jenis partai lain yang berkembang dan misalnya rezim yang nampak di Afrika, yang sebelumnya telah ada usaha-usaha penyusunan organisasi kepartaian (Wallerstein, 1966). Nampaknya situasi non partai ini nampak sedikit berkurang dilihat dari segi kediktatoran seperti di abad ke-20 dibandingkan dengan partai mobilist.
POLA KOMPETITIF
Klasifikasi sederhana dan secara umum pola kepartaian sangat bergantung kepada substansi partai-partai yang berkompetisi dalam negara dan konstituennya, dan klasifikasi ini lebih sering menampilkan “sistem” satu partai, dua partai, dan multi partai. Ketiga klasifikasi partai tersebut sudah termasuk pada sifat dari setiap pola kepartaian bahkan hanya terjadi kompetisi intra partai. Semua itu tidak termasuk situasi tidak adanya partai yang mungkin saja ada atau tidak ada kompetisi. Terdapat pertanyaan-pertanyaan pada kasus marginal tertentu di salah satu pola atau pola lain dari ketiga pola di atas, namun kecenderungan ini menjadi kokoh melalui formula aritmetika yang dapat diterima secara rasional. Misalnya, suatu negara yang memiliki satu partai atau lebih biasanya akan memiliki pola kompetitif dua partai malahan bisa juga pola multipartai selama terdapat hanya dua partai yang ‘sehat’ di pemilu dan terutama dalam pemilihan jabatan pubik dalam sebuah periode atau dalam satu tahun. “mayoritas” yang didefinisikan sebagai kelayakan dalam ketersediaan salah satu dari dua partai dalam waktu yang berbeda dengan menguasai mayoritas. Di Inggris, hampir seluruhnya memandang sebagai pemilikan pola nasional dua partai meskipun keterurutan partai ketiga plus partai-partai kecil tidak nampak. Dengan cara yang sama, konstituens (misalnya di Amerika) yang memiliki satu atau dua prinsip kepartaian yang mempertahankan kendali mayoritas selam periode yang cukup lama masih disebut sebagai kompetisi dua partai jika partai kedua menang atas partai yang lainnya dalam waktu yang sementara atau melalui polling yang menetapkan prosentase substansial suara. Pada sisi lain, negara Amerika yang terdapat dominasi partai ini tidak memiliki persaingan yang substansial atas partai oposisi yang diklasifikasikan sebagai pola satu partai (Ranney dan Kendall, 1956).
ORGANISASI
Pemahaman umum, yang menunjuk bentuk “organisasi partai”, merupakan struktur dari pemimpin dan pengikutnya yang berada diluar aparat pemerintahan. Tentu saja, pejabat pemerintahan juga menaungi posisi yang cukup penting dalam organisasi eksternal : presiden Amerika Serikat juga merupakan seorang pemimpin dari partainya di luar pemerintahan dan juga di dalam pemerintahan. Dan terdapat organisasi partai dari pejabat, yang mendahului oganisasi eksternal dan tetap berperan penting dalam membuat kebijakan. Partai kongres dan parlementer dalam rapat politik merupakan sebuah contoh yang familiar. Memisahkan mereka dari analisis organisasi eksternal bukanlah bertujuan untuk memperkecil konsekuensi mereka. Sebaliknya, partai pemerintah dapat dipertimbangkan dengan baik dalam politik demokrasi yang kompetitif. Hal itu secara analisis dengan mudah dimulai dengan organisasi eksternal. Satu alasan bahwa banyak ilmuwan politik yang mempertimbangkan organisasi tersebut menjadi partai masa depan secara karakteristik, menandai tanggapan dari pemimpin partai, sudah terdapat di kantor publik, untuk sebuah pemilihan yang hak suaranya dicari. Hal ini memberikan pendekatan pada usulan definisional, yang mengatakan bahwa sebuah partai dapat eksis, dalam berbagai bentuknya, hanya ketika partai tersebut memiliki organisasi eksternal yang substansiil. Yang menarik, selama beberapa dekade, studi akan hal tersebut menjadi kurang mencolok di Amerika Serikat ketimbang Eropa Barat, dan untuk alasan yang lebih baik bahwa organisasi yang lebih besar merupakan sebuah fenomena masyarakat Eropa, termasuk Inggris, ketimbang sebagai fenomena masyarakat Amerika. Adalah benar bahwa organisasi persistensi perlindungan dari kota-kota di Amerika telah dipelajari dan berikutnya usaha organisasi yang lebih ideologis dalam konstituensi Amerika telah mendapatkan perhatian. Namun di Amerika Serikat studi tentang hal tersebut kurang dipelajari selama partai anggota-massa yang bercorak Eropa, terorganisasi secara nasional, tidak eksis. Situasi demikian telah membuat banyak ilmuwan politik Amerika mencoba mengajak kolega Eropa mereka untuk membuktikan bahwa partai anggota-massa harus eksis di Amerika Serikat.
SELEKSI KANDIDAT
Hal yang berhubungan erat dengan topik organisasi partai adalah metode memilih kandidat untuk menjadi pejabat terpilih. Seleksi calon bisa dilihat dari subjek yang lebih besar dari rekrutmen kepemimpinan. Kebanyakan rekrutmen untuk posisi pemerintahan sekarang dilakukan dengan cara prosedur pelayanan sipil dengan partai yang memiliki hubungan yang sedikit atau bahkan tidak ada. Bahkan dengan tujuan untuk jabatan berdasarkan pemilihan, partai hanyalah salah satu agen dimana pemimpin direkrut. Ada banyak aspek mengenai rekrutmen ini, termasuk kelas sosial dan kepribadian yang membuat subjek rekrutmen kepemimpinan lebih luas daripada apa yang diberikan partai.
Seleksi calon adalah aspek rekrutmen yang secara konvensional dan analitis dibicarakan oleh partai. Namu perlu diketahui bahwa partai tidak selalu memonopili seleksi calon. Secara jelas mereka tidak melakukannya jika ada pemilihan non partai, seperti dalam hukum. Begitu juga mereka tidak benar-benar “memilih” calon dalam lingkup organisasional ketika calon individual, didukung oleh pengikut yang terorganisir , bisa memenangkan nominasi resmi (yaitu label partai) melalui kampanye pemilihan pendahuluan. Calon kemudian bisa memilih dirinya sendiri atau dipilih oleh pemilih partai tanpa embel-embel organisasional. Atau dalam proses partai yang kurang teratur, calon sering dipilih oleh kelompok pemimpin formal atau informal yang bisa saja berada di dalam atau diluar organisasi partai yang ada. Ketika para pemilih aktif adalah pemimpin resmi atau tidak resmi dari sebuah partai, seperti hal yang sudah terwujud, maka kemudian akan ada penentuan organisasional. Pilihannya sering harus berdasarkan persetujuan partai, sebagai sebauah mekanisme organisasional, atau berdsarkan pemilihan pendahuluan. Tapai, sepanjang pilihan kepemimpinan secara teratur berlaku, bahkan dalam pendahuluan, sebagaimana yang terjadi dalam sejumlah keadaan, ada alasan bagus untuk menganggap sebuah organisasi, sebagaimana pun longgarnya, untuk secara efektif berada dalam kontrol proses seleksi.
MENENTUKAN PERAN
Terlepas dari apakah pejabat terpilih mengemban nama partai atau tidak, dengan efektif merupakan agen keanggotaan eksternal terorganisir lewat kontrolnya terhadap seleksi calon, mereka mempertahankan organisasi milik mereka di pemerintahan. Hal ini terutama berhubungan dengan rapat seluruh perwakilan mengenai label partai tertentu , hampir selalu sama bagaimana mereka dipilih, tapi disini juga ada perasaan organisasi partai dengan cabang eksekutif pemerintahan. Organisasi ini bisa berhubungan dengan organisasi legistlatif menggunakan label partai yang sama dan menyokong kepemimpinan atasnya atau dia bisa mewakili kekuatan terpisah yang besar. Poinnya adalah bahwa para pejabat publik memiliki sebuah mekanisme yang memungkinkan mereka untuk bertindak bersama sebagai sebuah partai di pemerintahan (atau secara sederhana, sebagai partai pemerintah, baik mayoritas maupun minoritas). Mereka akan memerlukan mekanisme seperti ini tak hanya untuk bertindak sebagai agen bagi partai eksternal tapi juga untuk bertindak atas dasar mereka sendiri. Dengan cabang eksekutif, dinggap independen dalam struktur pemisahan kekuasaan, cara itu adalah perintah presiden dalam tingkatan hirarki. Dalam badan legistlatif , bagaimanapun, metode kolektif yang lebih jelas diperlukan dalam semua sistem pemerintahan. Perwakilan legistlatif terpilih dibawah label partai utama cukup banyak untuk menjatuhkan kebutuhan organisasi. Kemudian secara universal ada partai legistlatif. Dalam sistem partai parlementer, jika terdapat partai mayoritas ataupun koalissi mayoritas, meyediakan pejabat kabinet. Bahkan jika tak ada kesamaan bahwa itu akan konsisten dan memdukung penuh kebijkan pemimpin eksekutif tersebut.
SELEKSI KANDIDAT
Hal yang berhubungan erat dengan topik organisasi partai adalah metode memilih kandidat untuk menjadi pejabat terpilih. Seleksi calon bisa dilihat dari subjek yang lebih besar dari rekrutmen kepemimpinan. Kebanyakan rekrutmen untuk posisi pemerintahan sekarang dilakukan dengan cara prosedur pelayanan sipil dengan partai yang memiliki hubungan yang sedikit atau bahkan tidak ada. Bahkan dengan tujuan untuk jabatan berdasarkan pemilihan, partai hanyalah salah satu agen dimana pemimpin direkrut. Ada banyak aspek mengenai rekrutmen ini, termasuk kelas sosial dan kepribadian yang membuat subjek rekrutmen kepemimpinan lebih luas daripada apa yang diberikan partai. Seleksi calon adalah aspek rekrutmen yang secara konvensional dan analitis dibicarakan oleh partai.
MENENTUKAN PERAN
Terlepas dari apakah pejabat terpilih mengemban nama partai atau tidak, dengan efektif merupakan agen keanggotaan eksternal terorganisir lewat kontrolnya terhadap seleksi calon, mereka mempertahankan organisasi milik mereka di pemerintahan. Hal ini terutama berhubungan dengan rapat seluruh perwakilan mengenai label partai tertentu , hampir selalu sama bagaimana mereka dipilih, tapi disini juga ada perasaan organisasi partai dengan cabang eksekutif pemerintahan. Organisasi ini bisa berhubungan dengan organisasi legistlatif menggunakan label partai yang sama dan menyokong kepemimpinan atasnya atau dia bisa mewakili kekuatan terpisah yang besar. Poinnya adalah bahwa para pejabat publik memiliki sebuah mekanisme yang memungkinkan mereka untuk bertindak bersama sebagai sebuah partai di pemerintahan (atau secara sederhana, sebagai partai pemerintah, baik mayoritas maupun minoritas).
posted by fajar arif budiman
e-mail : fisipupstegal@gmail.com
0 Komentar untuk "PARTAI POLITIK"