Ilmu Politik itu Apa sih?

07 Oktober 2010

Bagikan :

Tweet

Ilmu politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara .Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkobstitusional..

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuaaan politik , legitimasi, sistem politik, perilaku politik partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Dalam banyak hal, idiologi orde baru adalah sesuatu yang tidak bisa di hindari ketika membahas eskalasi krisis ekologi Indonesia. Justifikasi tersebut dipengaruhi setidaknnya oleh wacana (discourses) yang berkembang dalam teori-teori sosial ekonomi modern pada masa itu (1960-an), yang sangat mempengaruhi idiologi pembangaunan Indonesia pada masa-masa awal pembangunan orde baru.

Tiga teori sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi pemikiran kaum ekonomi orde baru adalah hipotesa Lipset yang menyatakan bahwa demokrasi politik harus didahului oleh pembangunan ekonomi, hepotesa Daniel Bell yang menafikan idiologi lewat kemajuan tehnologi dan pembangunan ekonomi, kemudian hipotesa Samuel Huntington yang mengajukan argumen bahayannya mobilisasi sosial terkendali pada negara berkembang.

Krisis ekologi pada masa orde baru pertama-tama dan terutama dimulai karena secara sadar telah mengabaikan dan meninggalkan dua paradigma yang lain yang sangat penting, yang menurut Arief Budiman : faktor keberlanjutan yang diabaikan dan ditinggalkan oleh rezim orde baru diawal-awal pembangunannya yaitu : keadilan sosial dan lingkungan hidup.

Pada tahun 1971, cerama yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, disaat Presiden Soeharto mersesmikan Pasar Klewer di Solo menyatakan kita akan terus membangun dengan menggunakan dana-dana pinjaman asing. Ia pun menambahkan kita akan menjual kekayaan hutan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua demi pertumbuhan ekonomi yang menopang pembangunan.

Holiganisme rezim ini kemudian memberikan konsesi hak penguasaan hutan (HPH) seluas 64 juta ha kepada 500-an pengusaha swasta asing dan nasional, tidak cukup hanya memberikan HPH, ia pun kemudian mengobral 30 juta ha kawasan hutan untuk dikonversi kepada ratusan perusahaan swasta nasional yang melibatkan para jendral dan konco-konconya, juga memberikannya pada perusahaan multinasional untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar, pertambangan dan lahan baru bagi pertanian monoculture.

Praktek obral besar-besaran sumber daya alam Indonesia ini. Pada tahun 1999 berdampak pada akumulasi utang luar negri Indonesia mencapai USD 146,939 milyar dengan rincian berikut; 68,689 miliar USD utang pemerintah, 5,067 miliar USD utang BUMN dan 73,183 miliar USD utang perusahan-perusahaan swasta Indonesia, termasuk didalamnnya utang industri perkayuan dan perusahaan pemegang HPH. Yang menurut Human Development Indek (dalam UNDP 2002) – (kampas, 4 Juli 2001), Indonesia menduduki rengkin 110 atau posis yang merendahkan martabat Indonesia di Asia Tenggara.(DWM, J-KF)

Orientasi mengejar fresh money bagi keperluan ambisi pembangunan itu, tidak hanya meninggalkan dan mewariskan jutaan milar utang luar negri yang harus dibayar oleh bangsa dan rakyat ini, carut marutnnya ekploitasi sumberdaya alam tersebut juga telah mempertontonkan pada kita betapa kerusakan telah berubah menjadi kutukan alam.

Bencana strutural yang di sebabkan oleh tak terkendalinnya ekploitasi terhadap aset dan sumberdaya alam sebagai basis kehidupan rakyat, tidak hanya mengakibatkan terjadinya bencana kemanusian, kemiskinan strutural dan ketimpangan penguasaan di dalam kantong-kantong komunitas rakyat, lebih dahsyat lagi – dari ketimpangan tersebut telah memicu berbagai konflik sosial horizontal di lapisan masyarakat.

Konspirasi dan komposisi penghancuran sumber daya alam Indonesia ini, juga telah mengakibatkan laju kerusakan hutan (deforestasi) mendekati 2 juta ha pertahun (FWI, 2001), pada tahun 2000 pulau jawa saja telah kehilangan 350 ribu ha hutan produksi akibat monopoli lahan dan ekstraktif logging. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi, 2001) meramalkan hutan Indonesia akan habis dalam lima tahun mendatang apabila tidak ada langkah political will yang dilakukan.

Kamuflase Hijau

Tidak semua negara di dunia ini bisa seberuntung Indonesia, dengan posisi geografisnya yang terletak di khatulistiwa, sehingga alamnya subur dan kaya, menyebabkan Indonesia dapat memiliki hutan yang sangat luas dengan keanekaragaman dan kekayaan ekosistemnya. Sayang sekali, negara yang mendapat julukan mega diodiversity ini, baru sadar ketika SDA-nya sudah diambang kehancuran. Walaupun kondisinnya demikian, semua sistem yang dikerahkan untuk menjawab tantangan lingkungan hidup, kemudian hanya merupakan agenda revisi yang mempertontonkan praktek pengelolaan sumberdaya alam masih penuh dengan penyimpangan.

Sejak krisis ekonomi melanda bangsa ini, perubahan-perubahan kearah pemenuhan basis produksi dan kedaulatan lingkungan di reduksi kedalam praktek ekonomi corporasi yang di back up oleh berbagai kebijakan yang mendukung privatisasi aset-aset alam. Orientasi politik lingkungan setelah diterpa berbagai bencana structuraral ini, hanya menjadi sebuah artificial. Rancangan dan revisi berbagai undang-undang seperti RUU perkebunan, RRU air, dan RUU yang terkait dengan masa depan ekologi Indonesia, belumlah memperlihatkan sebuah upaya yang sangat radikal untuk menempatkan sumberdaya alam secara egaliter yang posisinnya berdiri sebagai subyek penunjang kehidupan.

Ketimpangan dan Ekologi.

Ketimpangan yang terjadi di negara makmur seperti Indonesia tidak-lah disebabkan oleh kurangnya ketersedian aset alam, melaikan didasarai oleh kekeliruan penataan sumberdaya alam pada titik masalah sebagi berikut; (I) memperlakukan ekologi secara tidak adil dalam proses produksi; (ii) sumber daya alam dipandang sebagai komuditas ekonomi yang harus ditaklukan; (iii) orientasi pembangunan yang merubah kulitas hidup (quality of life) yang imbang menjadi standar hidup (standart of life) yang tinggi. Kenyataan tersebut begitu mempengaruhi terjadinnya proses perubahan heterogenitas tata alamiah ekologi kesuatu model pemaksaan lingkungan yang homogenistis, dan mengakibatkan hilangnnya fungsai sosial, ekonomi dan ekologis yang melekat pada pluralitas lingkungan. Dengan menyisihkan fungsi simultan tersebut juga berimplikasi pada; pertama: hilangnnya fungsi ekologi sebagai fungsi sosial dan fungsi keragaman hayati, kedua: marjinalisasi dan penyingkiran akses rakyat terhadap sumberdaya alam sebagai basis dasar sumber-sumber penghidupan, ketiga : hancurnnya fungsi integral komunitas yang terkait dengan fungsi budaya ramah lingkungan

Trasformasi Lingkungan.

Bagi politisi, gagasan penggunaan sumberdaya alam yang destruktif dapat menghancurkan ekosistim alam, sering tidak dapat di pahami. Apapun yang di teriakan oleh organisasi-organisasi gerakan lingkungan, maka politisi dan tehnokrat lebih suka menolak pembicaraan yang dianggap menghabat pertumbuhan ekonomi bahkan kritik tersebut sering kali dituduh sebagai gerakan menghambat pembangunan. Tukar pikir mengenai alternatif-alternatif penyelesaian krisis ekologi, memang bukalah pekerjaan mudah. Trasformasi lingkungan adalah sesuatu hal yang harus melibatkan banyak gerakan politik yang mengarahkan tuntutannya pada kemauan politik negara untuk mempercayai bahwa kerusakan lstruktur ekologi disebabkan oleh lemahnya kebijakan politik lingkungan Hal yang terpenting dalam penyelesaian dan pemulihan untuk mendapatkan situasi politik dan ekonomi yang memberikan keberlanjutan yang seimbang, diperlukan percepatan yang tidak mereduksi proses penyelesaian degradasi lingkungan dengan pendekatan yang konservasionis, dimana pemulihan ekologi semata-mata hanya dilihat sebagai bencana alam yang harus diselesaikan melalui program reboisasi, akan tetapi melihat persoalanya kedalam konteks yang lebih structural, dimana proses pemulihan lingkungan harus didekati melalui; (I) kemaun politik; (ii) daya ketegasan dan penegakan hukum (iii) perubahan dasar paradikma politik lingkungan; (iv) mengakui posisi komunitas local sebagai subyek yang memilki kearifan dalam proses pengelolan sumberdaya alam.

Hubungan Ilmu Politik (Politics) dengan Ilmu Lingkungan (Ecplogy)

Ranah Ilmu Politik/Pemerintahan

Ranah Ilmu Lingkungan

1 Ilmu politik (SDM)

1.1 Teori politik(filosofis )

1.2 Lembaga politik

1.3 Partai dan Golongan

1.4 Hubungan Internasional

2 Masyarakat

3 Kekuasaan

4 Negara /Government

5 Tokoh dan pemikir ilmu politik

5.1 Tokoh-tokoh politik

5.2 Pemikir-pemikir politik

5.2.1 Mancanegara

5.2.2 Indonesia

1 Ilmu Lingkungan (SDA/SDM)

1.1 Teori Lingkungan (Ekologis dan Antropocentris)

1.2 Lembaga Lingkungan Hidup

1.3 Partai dan Golongan (Green Party)

1.4 Politik dan Lingkungan Globall

2 Masyarakat

4 Negara

5 Tokoh dan pemikir ilmu politik

5.1 Tokoh-tokoh politik

5.2 Pemikir-pemikir politik

5.2.1 Mancanegara

5.2.2 Indonesia

Evolusi Ilmu Politik (konsentris)

Evolusi Ilmu Lingkungan

1. Psikologi Politik

2. Sosiologi Politik

3. Sejarah politik

4. Ekonomi politik

5. Antropologi Politik

6. Geopolitik

7. Biologi Politik (Linggo) ? 1. Sosiologi Lingkungan

2. Eco Theologis

3. Kebijakan Lingkungan

4. Hukum Lingkungan

5. Teknologi Lingkungan

6. Kesehatan Lingkungan

7. Biologi Lingkungan

8. Ekonomi Lingkungan

9. POLITIK LINGKUNGAN ?

Teori politik

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.

Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.

Lembaga politik

Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Partai dan Golongan

Hubungan Internasional

Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.

Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.

Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.

Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).

Masyarakat

adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.

Kekuasaan

Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.

Negara

negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933

Tokoh dan pemikir ilmu politik

Tokoh-tokoh politik

Pemikir-pemikir politik

Mancanegara

Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.

[sunting] Indonesia

Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.

[sunting] Lihat pula

Portal Politik

• Demokrasi

• Kebijakan Publik

• Partai Politik

• Pemilu

• Daftar Istilah Politik

==Ilmu politik==

===Teori politik===

[[Teori politik]] merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah [[filsafat politik]], konsep tentang [[sistem politik]], [[negara]], [[masyarakat]], [[kedaulatan]], [[kekuasaan]], [[legitimasi]], [[lembaga negara]], [[perubahan sosial]], [[pembangunan politik]], [[perbandingan politik]], dsb.

Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: [[anarkisme]],[[autoritarian]], [[demokrasi]], [[diktatorisme]], [[fasisme]], [[federalisme]], [[feminisme]], [[fundamentalisme keagamaan]], [[globalisme]], [[imperialisme]], [[kapitalisme]], [[komunisme]], [[liberalisme]], [[libertarianisme]], [[marxisme]], [[meritokrasi]], [[monarki]], [[nasionalisme]], [[rasisme]], [[sosialisme]], [[theokrasi]], [[totaliterisme]], [[oligarki]] dsb.

===Lembaga politik===

Secara awam berarti suatu [[organisasi]], tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

===Partai dan Golongan===

===Hubungan Internasional===

Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Peran perusahaan multinasional seperti [[Monsanto]] dalam [[WTO]] (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. [[Transparancy International]] laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.

[[Persatuan Bangsa Bangsa]] atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan [[Amerika Serikat]] sebagai kekuatan [[Hiper Power]], PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan [[multilateral]] dan bukan tindakan [[unilateral]] atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu [[Irak]] dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.

Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol ([[Civilian Police]]/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.

Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya ''pemerintahan'' dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara ([[konfederasi]]?).

Tokoh dan pemikir ilmu politik==

===Tokoh-tokoh politik===

===Pemikir-pemikir politik===

====Mancanegara====

Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: [[Aristoteles]], [[Adam Smith]], [[Cicero]], [[Friedrich Engels]], [[Immanuel Kant]], [[John Locke]], [[Karl Marx]], [[Lenin]], [[Martin Luther]], [[Max Weber]], [[Nicolo Machiavelli]], [[Rousseau]], [[Samuel P Huntington]], [[Thomas Hobbes]], [[Antonio Gramsci]], [[Harold Crouch]], [[Douglas E Ramage]].

====Indonesia====

Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: [[Miriam Budiharjo]], [[Salim Said]] dan [[Ramlan Surbakti]].

Tag : Ilmu Politik