A. PENDAHULUAN
Saat ini Indonesia dihadapkan pada era globalisasi. Salah satu bentuknya terjadi bidang ekonomi melalui Asian Free Trade Agreement (AFTA). Zona perdagangan bebas Asia mempunyai dampak langsung terhadap dunia usaha dan tenaga kerja Indonesia yang harus bersaing secara bebas dengan industri dan tenaga kerja dari negara-negara Asia yang relatif lebih maju.
Ekonomi global dimasa depan dan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat menarik investor sebanyak-banyaknya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dimasa depan memudahkan pemerintah daerah untuk menawarkan potensi daerah kepada pihak investor. Bentuk kerja sama ekonomi antar pemerintah daerah dengan negara-negara luar akan menjadi suatu yang umum.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan serta strategi yang tepat dalam mempersiapkan industri dan tenaga kerja yang kompetitif dan juga kondisi perekonomian yang kondusif sehingga dapat menarik investor agar menanamkan investasi-nya di Indonesia.
Target pemerintah agar investasi di Indonesia meningkat yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati tidak tercapai. Penyebab tersbesar adalah tidak adanya kepastian hukum, ekonomi biaya mahal dan birokrasi yang rumit. Tiga faktor ini dapat dikaitkan langsung dengan kinerja staf di pemerintahan Indonesia. Antara lain lemahnya unsur penegak hukum, longgarnya sistem pengawasan dan aturan-aturan yang tidak menunjang. Hal ini diperburuk dengan staf yang tidak inovatif dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, mulai dari staf yang paling bawah sampai jajaran birokrat.
B. PEMBAHASAN
Kondisi staf pegawai pemerintah yang memiliki keahlian dan ditunjang dengan teknologi yang cukup memadai ternyata tidak membawa perubahan besar dalam peningkatan kinerja masyarakat. Hal ini disebabkan karena staf pegawai pemerintah yang bertugas tidak mempunyai etos kerja yang berorientasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Berikut aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menuju staf paripurna berdasarkan kompetensi.
- Pengetahuan
Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang staf dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan tugas dan bidang pekerjaannya.
- Keterampilan
Merupakan kemampuan teknis yang harus dimiliki seorang staf. Sebagai contoh, seorang arsiparis harus memiliki keterampilan pengarsipan dan pengoperasian teknologi pendukung.
- Sikap
Merupakan kecenderungan untuk berperilaku. Seorang staf dituntut untuk bersikap positif terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaannya.
- Nilai-nilai luhur
Pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai luhur. Adapun nilai-nilai luhur tersebut diantaranya;
• etika, sebagai prinsip dasar
• integritas atau harga diri
• tanggung jawab
• taat hukum dan peraturan yang berlaku
• hormat terhadap hak-hak orang lain
• cinta pekerjaan
• hidup sederhana
• tekad untuk bekerja lebih baik
• bekerja sesuai dengan tugas
Ada 3 strategi pendekatan yang dapat dijadikan pedoman perwujudan staf paripurna.
a. Strategi Pendekatan Jangka Pendek
Pendekatan ini terutama dititikberatkan pada aspek moral. Aspek moral masih lemah khususnya dikalangan staf pegawai pemerintah, hal ini ditunjukan dengan sikap staf yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi berupa materi dan kekuasaan, sehingga aspek-aspek kompetensi yang sudah dimiliki tidak digunakan untuk meningkatkan kinerjanya.
Untuk membentuk seorang staf yang memiliki kejujuran dan kompetensi dapat dimulai dari pembentukan moral pemimpin sehingga dapat mempengaruhi stafnya. Seperti diketahui bahwa di Indonesia cenderung menganut faham paternalistik, dimana bawahan selalu mengikuti apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh pemimpin.
Aspek moral ini merupakan akar permasalahan yang terjadi di dunia pemerintahan, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki aspek moral. Melalui perbaikan aspek moral diharapkan akan dapat mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dapat berpengaruh terhadap perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Langkah konkret yang dilaksanakan berupa pembinaan keagamaan, kedisiplinan, sikap dan mental yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan. Sebagai pendukungnya dilakukan pula sistem insentif terhadap aparat yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik.
Untuk mendukung perbaikan aspek moral tersebut, diperlukan pula partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam hal ini adalah sebagai kontrol. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai media baik itu berupa kotak saran yang disediakan disetiap kantor-kantor pemerintah, surat pembaca di koran dan e-mail. Tempat-tempat yang memberikan pelayanan pada masyarakat dapat menyediakan angket kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu perlu ditingkatkan pula pengawasan oleh masyarkat melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya yang independen. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengawasan secara terus menerus terhadap kinerja pemerintah.
Dengan adanya perbaikan aspek moral yang didukung oleh pengawasan amsyarakat diharapkan terjadi perbaikan dalam berbagai aspek dalam pelaksanaan kinerja pemerintah. Salah satu aspek yang juga penting adalah aspek penegakan hukum. Ketika aparat pemerintah telah menerima pembinaan moral dan mendapatkan pengawasan yang ketat dari masyarakat, diharapkan akan tertanam kesadaran akan pentingnya penegakan hukum.
b. Strategi Pendekatan Jangka Menengah
Setelah target nilai-nilai moral aparatur tercapai, kemampuan komunikasi harus ditingkatkan. Baik komunikasi yang terjadi antar aparat, aparat dengan pimpinan, antar pimpinan dan antar departemen. Untuk meningkatkan komunikasi antar departemen dapat mengikuti contoh pada pegawai di kota Hampton Virginia, dimana mereka melakukan rotasi pegawai untuk jangka waktu singkat de departemen lain, dengan tujuan agar mengenal langsung cara kerja departemen lain dan meningkatkan saling pengertian antar departemen tersebut. Sehingga diharapkan komunikasi antar departemen dapat berjalan dengan lancar. Dapat pula dilakukan pelayanan satu atap untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mempersiapkan aparatur pemerintah menghadapi dunia global, kemampuan bahasa yang baik ditunjang dengan moral baik akan mempermudah jalinan kerja sama dengan negara-negara lain. Bentuk komunikasi dimasa depan akan menggunakan bermacam format elektronik disamping cara langsung bertatap muka. Strategi yang dilakukan adalah dengan mewajibkan aparat pemerintah untuk mempelajari bahasa asing yang relevan dengan strategi kerja sama global. Mereka juga dituntut untuk dapat memahami budaya asing sehingga mereka dapat melihat potensi untuk kerja sama tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan bahasa asing bagi aparat pemerintah di instansi masing-masing.
c. Strategi Pendekatan Jangka Panjang
Teknologi informasi sekalipun penting dengan kondisi moral yang rendah menjadi tidak efektif dan menghamburkan biaya. Hal ini ditunjukan pada beberapa instansi pemerintahan yang telah mempunyai sistem teknologi informasi yang memadai menjadi tidak bermanfaat karena staf tidak melaksanakan secara benar. Alasan utama yang melandasi hal ini adalah staf tidak ingin kehilangan “pungutan” dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat.
Dimasa depan teknologi dan sistem informasi sangat memungkinkan untuk mempercepat proses birokrasi dengan cara prosedur-prosedur yang menggunakan kertas akan dilakukan secara digital (paperless). Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi akibat keterlambatan atau kurang lengkapnya persyaratan dapat dideteksi secara dini dan ditanggulangi secepatnya. Staf yang bekerja pada kondisi seperti ini harus memiliki integritas moral, dan kemampuan berkomunikasi yang sangat tinggi. Penggunaan teknologi harus didukung oleh nilai-nilai moral karena akan sangat memungkinkan dilakukannya penyimpangan yang berakibat sangat luas. Lemampuan komunikasi melalui format elektronik, video conference, e-mail merupakan satu hal penting yang harus dimiliki staf pegawai pemerintah masa depan.
admin: fisipupstegal@gmail.com
0 Komentar untuk "Tugas Makalah Mata Kuliah Manajemen Pemerintahan"