Pengaruh kenaikan BBM terhadap
Perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik
By. Eko Eddya Supriyanto
Protes terhadap kenaikan BBM, jika memang hanya sebatas pada penolakkan terhadap kenaikan BBM, hanya akan berhasil menaikkan profil dan eksistensi kelompok-kelompok oposisi formal - segelintir anggota DPR, organ-organ kampus reformis dan beragam jenis oposisi legal lainnya. Protes-protes ini hanya bergerak pada suatu siklus protes yang bersifat rutin, dimana setelah terjadi gelombang protes yang reaksioner terhadap keputusan pemerintah, gelombang protes akan kebingungan mencari isu-isu lain dan kemudian akan berujung pada protes-protes lain yang seluruhnya bersifat reaktif. Dan di akhir setiap gelombang aksi, kondisi berada pada titik awal tersebut lagi, tidak ada suatu arah menuju titik yang menawarkan lepas landas menuju suatu kondisi yang baru atau setidaknya melalui proses dan tahapan yang tidak absurd.
Kebijakan menaikan BBM merupakan kebijakan yang bersifat politis yang secara teori mempunyai sifat menolak dan mendukung kebijakan tersebut, namun kenaikan BBM merupakan hal yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat sehingga rakyat merasakan dampaknya langsung.
Kenaikan BBM hanya merupakan suatu gejala dari pemiskinan ekonomi secara keseluruhan. Tentunya kita mengetahui bahwa keputusan seperti ini hanya merupakan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk pemutusan kebijakan yang didominasi segelintir orang..
Isu-isu seperti kenaikan BBM memberikan ruang gerak dan legitimasi luas bagi kelompok-kelompok oposisi formal. Memang, oposisi formal merupakan suatu biner yang diperlukan untuk terus menerus melegitimasikan sistem yang sedang berlangsung. Oposisi formal bukanlah oposisi sebenarnya, tetapi hanya merupakan kelompok-kelompok yang bermain pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh sistem keseluruhan. Apa yang lahir dari oposisi formal adalah protes yang hanya berujung pada penolakan terhadap suatu kebijakan rezim yang berkuasa – protes-protes yang mendapat tempat terhormat dalam suatu demokrasi formal.
Perubahan sosial maupun perubahan suhu politik akan terjadi disini mengingat presiden bukanlah satu-satunya yang memutuskan dan membuat kebijakan tersebut karena menurut pendapat James anderson para pakar atau pihak swasta bisa mempengaruhi sebuah kebijakan.. Misalnya saja beberapa konglomerat ditanah air kita, semisal Abu Rizal Bakrie, Liem soe liong, William suryawijaya, Liem Bian Koen, Ciputra dan sebagainya yang masuk dalam sepuluh besar orang terkaya di Indonesia justru sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pembuatan proses kebijakan negara dalam hal ekonomi dan perdagangan.
Secara Ekonomi kenaikan harga BBM marupakan langkah awal seorang SBY untuk menyelamatkan APBN, dari beban subsid yang hingga 31 Mei lalu mencapai 21 juta Dolar ibarat SBY seorang Nahkoda kapal untuk sementara SBY membanting stir menghindari karang yang mengahadang didepan, sementara ekor kapal(Rakyat dan masalah-masalah lainya) masih ditangguhkan keberadaannya.
secara politik justru Pemerintah akan mendapatkan tekanan-tekanan yang berat dari para saingan politiknya. Sehingga kenaikan BBM ini akan menjadi langkah untuk menyanggah keputusan-keputusan yang akan dibuatnya dimasa mendatang, karena secara politik Rakyat menolak jika BBM dinaikan sekarang mengingat belum siapnya rakyat untuk mengahadapi penderitaannya, kalau memang mau menaikan BBM benahi dulu Rakyatnya, dan masalah yang menyangkut Rakyatnya, Saya malah Heran kenapa sih nggak ada anggota dewan yang berpihak pada rakyat? Ada yang perhatian tapi Cuma kalau mau nyalon jadi anggota Dewan saja, setelah jadi anggota dewan lupa dech sama yang ngangkat mereka jadi orang seperti sekarang ini.
Seperti pendapat peter L. Berger dalam bukunya pyramids of sacrifice (piramida korban manusia) dalam buku ini menerangkan masalah morlitas manusia didunia ketiga. Ia sangat prihatin dengan realitas kemiskinan struktural lebih dari 800 juta jiwa (di Asia, Afrika, dan Amerika Latin). Derap langkah pembangunan dengan panutan model-model fungsional kapitalis banyak berjanji akan memakmurkan, tapi kenyataannya hanya utopis dan tidak mampu mengobati penyakit kemiskinan jutaan umat manusia, dan kemakmuran hanya di rasakan oleh yang berkuasa atas pemerintahan, elite class, dan sekelompok tertentu saja. Elit politik menjadi Vanguard yang hanya memperbudak faktor etis manusia dan kurang berjuang dalam Hak-hak Azasi Manusia (HAM).
Kenaikan BBM justru akan menyurut pada persoalan-persoalan yang mengarah pada disintegrasi sosial, mengingat semakin besarnya keluhan-keluhan rakyat yang semakin dalam penderitaannya. Dan masalah-masalah lainnya pun bermunculan bak jamur dimusim hujan, seperti Pengangguran, kelaparan masal, sampai-sampai ada yang harus rela mati karena masalah ekonomi tersebut, sungguh ironis mengingat nagara kita yang katanya cukup berlimpah kekayaannya ini jelas menyimpang dari jalur tata laksana pemerintahan yang positif.
Tata Laksana Pemerintahan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.
Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:
1. Partisipasi aktif
2. Tegaknya hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat
6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.
7. Efektif dan ekonomis
8. Dapat dipertanggungjawabkan
Berlakunya karakteristik-karakteristik diatas biasanya menjadi jaminan untuk:
Meminimimalkan terjadinya korupsi
Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan
Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan
Dampak kebijakan ekonomi domestik
Tingginya tingkat inflasi dalam kejadian resesi maupun krisis ekonomi yang hampir tidak terkendali di banyak negara berkembang (terbelakang), bagi negara maju dapat menggunakan kebijakan ekonomi makro tradisionalnya yang dipersiapkan untuk menghambat permintaan aggregat (seperti menurunkan pengeluaran, meningkatkan pajak, meningkatkan tingkat bunga/politik moneter, atau perlambatan peredaran uang) sambil terus berusaha mengendalikan harga-harga dan upah, dalam orientas subtitusi impor, keuntungannya adalah bahwa produsen domestik dapat mengambil alih pasar komoditas impor dalam negeri. Dampak negatif bagi negara berkembang dengan adanya subtitusi impor adalah umpan balik dari kebijakan itu yang menimbulkan impor baru. Disebabkan produksi komoditas konsumsi dengan menggunakan teknologi modern (maju) seperti mesin-mesin, suku cadang dan bahan-bahan keprluan industri lainnya tidak terdapat didalam negeri, yang hanya bisa di impor dari negara asal pemilik perusahaan multinasional (MNC/TNC).
Namun demikian kebijakan subtitusi impor akan berdampak baik apabila pemerintah mampu melakukan strategi berjangka melalui pentahapan-pentahapan yang sistematis, dalam pengertian bahwa rancangan untuk proses alih teknologi dan antisipasi terhadap kendala ketergantungan, serta pengawasan devisa berjalan dengan seksama.
Faktor Struktur dan stratifikasi sosial
Secara historis persoalan struktur dan stratifikasi sosial tumbuh dengan dinamika masing-masing sesuai masanya, pada masa kemerdekaan, sistem ekonomi dan politik nasional berfluktasi serta mencerminkan tatanan dari pemegang kekuasaan nasional. Namun demikian, rezim disini sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga orde, yakni: orde lama,orde baru, dan orde Reformasi.
Secara umum, banyak orang beranggapan bahwa orde baru sebagai suatu tatanan sosial politik yang berusaha melakukan banting stir dari sistem politik demokrasi terpimpin yang terjadi pada suatu masa orde baru menekankan politik luar negeri yang bersahabat untuk upaya pembangunan nasional yang khas dalam reformasi ekonomi sebagai prioritas pokok. Sistem ekonomi politik dibangun merupakan antisipasi rezim terdahulu.
Kebijakan Mengenai Tarif
Menurut stephen kakisna (1989:44) pengenaan tarif biasanya mempunyai tujuan ganda, yaitu proteksi dan pendapatan untuk negara. Beberapa anggapan umum mengenai tarif adalah
1. Tarif selalu menciutkan kemakmuran dunia
2. Tarif biasanya menciutkan kemakmuran suatu bangsa termasuk negara yang mempunyai tarif tersebut
3. Sebagai aturan umum, apa pun yang dapat dilakukan tarif bagi suatu negara, hal-hal lain dapat memberikan manfaat lebih baik
4. kecuali untuk kasus perdagangan bebas:
a. Tarif nasional yang optimal, dapat memberikan manfaat bagi negara yang mengenakan tarif
b. “second best” argumen untuk tarif , bila efek dalam perekonomian dapat diperbaiki, maka tarif mungkin berguna sebagai alatTarif secara membantu diperkuatnya ikatan kelompok untuk memproduksi subtitusi impor, sekali pun tarif itu tidak baik bagi bangsa secara menyeluruh
Perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik
By. Eko Eddya Supriyanto
Protes terhadap kenaikan BBM, jika memang hanya sebatas pada penolakkan terhadap kenaikan BBM, hanya akan berhasil menaikkan profil dan eksistensi kelompok-kelompok oposisi formal - segelintir anggota DPR, organ-organ kampus reformis dan beragam jenis oposisi legal lainnya. Protes-protes ini hanya bergerak pada suatu siklus protes yang bersifat rutin, dimana setelah terjadi gelombang protes yang reaksioner terhadap keputusan pemerintah, gelombang protes akan kebingungan mencari isu-isu lain dan kemudian akan berujung pada protes-protes lain yang seluruhnya bersifat reaktif. Dan di akhir setiap gelombang aksi, kondisi berada pada titik awal tersebut lagi, tidak ada suatu arah menuju titik yang menawarkan lepas landas menuju suatu kondisi yang baru atau setidaknya melalui proses dan tahapan yang tidak absurd.
Kebijakan menaikan BBM merupakan kebijakan yang bersifat politis yang secara teori mempunyai sifat menolak dan mendukung kebijakan tersebut, namun kenaikan BBM merupakan hal yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat sehingga rakyat merasakan dampaknya langsung.
Kenaikan BBM hanya merupakan suatu gejala dari pemiskinan ekonomi secara keseluruhan. Tentunya kita mengetahui bahwa keputusan seperti ini hanya merupakan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk pemutusan kebijakan yang didominasi segelintir orang..
Isu-isu seperti kenaikan BBM memberikan ruang gerak dan legitimasi luas bagi kelompok-kelompok oposisi formal. Memang, oposisi formal merupakan suatu biner yang diperlukan untuk terus menerus melegitimasikan sistem yang sedang berlangsung. Oposisi formal bukanlah oposisi sebenarnya, tetapi hanya merupakan kelompok-kelompok yang bermain pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh sistem keseluruhan. Apa yang lahir dari oposisi formal adalah protes yang hanya berujung pada penolakan terhadap suatu kebijakan rezim yang berkuasa – protes-protes yang mendapat tempat terhormat dalam suatu demokrasi formal.
Perubahan sosial maupun perubahan suhu politik akan terjadi disini mengingat presiden bukanlah satu-satunya yang memutuskan dan membuat kebijakan tersebut karena menurut pendapat James anderson para pakar atau pihak swasta bisa mempengaruhi sebuah kebijakan.. Misalnya saja beberapa konglomerat ditanah air kita, semisal Abu Rizal Bakrie, Liem soe liong, William suryawijaya, Liem Bian Koen, Ciputra dan sebagainya yang masuk dalam sepuluh besar orang terkaya di Indonesia justru sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pembuatan proses kebijakan negara dalam hal ekonomi dan perdagangan.
Secara Ekonomi kenaikan harga BBM marupakan langkah awal seorang SBY untuk menyelamatkan APBN, dari beban subsid yang hingga 31 Mei lalu mencapai 21 juta Dolar ibarat SBY seorang Nahkoda kapal untuk sementara SBY membanting stir menghindari karang yang mengahadang didepan, sementara ekor kapal(Rakyat dan masalah-masalah lainya) masih ditangguhkan keberadaannya.
secara politik justru Pemerintah akan mendapatkan tekanan-tekanan yang berat dari para saingan politiknya. Sehingga kenaikan BBM ini akan menjadi langkah untuk menyanggah keputusan-keputusan yang akan dibuatnya dimasa mendatang, karena secara politik Rakyat menolak jika BBM dinaikan sekarang mengingat belum siapnya rakyat untuk mengahadapi penderitaannya, kalau memang mau menaikan BBM benahi dulu Rakyatnya, dan masalah yang menyangkut Rakyatnya, Saya malah Heran kenapa sih nggak ada anggota dewan yang berpihak pada rakyat? Ada yang perhatian tapi Cuma kalau mau nyalon jadi anggota Dewan saja, setelah jadi anggota dewan lupa dech sama yang ngangkat mereka jadi orang seperti sekarang ini.
Seperti pendapat peter L. Berger dalam bukunya pyramids of sacrifice (piramida korban manusia) dalam buku ini menerangkan masalah morlitas manusia didunia ketiga. Ia sangat prihatin dengan realitas kemiskinan struktural lebih dari 800 juta jiwa (di Asia, Afrika, dan Amerika Latin). Derap langkah pembangunan dengan panutan model-model fungsional kapitalis banyak berjanji akan memakmurkan, tapi kenyataannya hanya utopis dan tidak mampu mengobati penyakit kemiskinan jutaan umat manusia, dan kemakmuran hanya di rasakan oleh yang berkuasa atas pemerintahan, elite class, dan sekelompok tertentu saja. Elit politik menjadi Vanguard yang hanya memperbudak faktor etis manusia dan kurang berjuang dalam Hak-hak Azasi Manusia (HAM).
Kenaikan BBM justru akan menyurut pada persoalan-persoalan yang mengarah pada disintegrasi sosial, mengingat semakin besarnya keluhan-keluhan rakyat yang semakin dalam penderitaannya. Dan masalah-masalah lainnya pun bermunculan bak jamur dimusim hujan, seperti Pengangguran, kelaparan masal, sampai-sampai ada yang harus rela mati karena masalah ekonomi tersebut, sungguh ironis mengingat nagara kita yang katanya cukup berlimpah kekayaannya ini jelas menyimpang dari jalur tata laksana pemerintahan yang positif.
Tata Laksana Pemerintahan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.
Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:
1. Partisipasi aktif
2. Tegaknya hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat
6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.
7. Efektif dan ekonomis
8. Dapat dipertanggungjawabkan
Berlakunya karakteristik-karakteristik diatas biasanya menjadi jaminan untuk:
Meminimimalkan terjadinya korupsi
Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan
Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan
Dampak kebijakan ekonomi domestik
Tingginya tingkat inflasi dalam kejadian resesi maupun krisis ekonomi yang hampir tidak terkendali di banyak negara berkembang (terbelakang), bagi negara maju dapat menggunakan kebijakan ekonomi makro tradisionalnya yang dipersiapkan untuk menghambat permintaan aggregat (seperti menurunkan pengeluaran, meningkatkan pajak, meningkatkan tingkat bunga/politik moneter, atau perlambatan peredaran uang) sambil terus berusaha mengendalikan harga-harga dan upah, dalam orientas subtitusi impor, keuntungannya adalah bahwa produsen domestik dapat mengambil alih pasar komoditas impor dalam negeri. Dampak negatif bagi negara berkembang dengan adanya subtitusi impor adalah umpan balik dari kebijakan itu yang menimbulkan impor baru. Disebabkan produksi komoditas konsumsi dengan menggunakan teknologi modern (maju) seperti mesin-mesin, suku cadang dan bahan-bahan keprluan industri lainnya tidak terdapat didalam negeri, yang hanya bisa di impor dari negara asal pemilik perusahaan multinasional (MNC/TNC).
Namun demikian kebijakan subtitusi impor akan berdampak baik apabila pemerintah mampu melakukan strategi berjangka melalui pentahapan-pentahapan yang sistematis, dalam pengertian bahwa rancangan untuk proses alih teknologi dan antisipasi terhadap kendala ketergantungan, serta pengawasan devisa berjalan dengan seksama.
Faktor Struktur dan stratifikasi sosial
Secara historis persoalan struktur dan stratifikasi sosial tumbuh dengan dinamika masing-masing sesuai masanya, pada masa kemerdekaan, sistem ekonomi dan politik nasional berfluktasi serta mencerminkan tatanan dari pemegang kekuasaan nasional. Namun demikian, rezim disini sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga orde, yakni: orde lama,orde baru, dan orde Reformasi.
Secara umum, banyak orang beranggapan bahwa orde baru sebagai suatu tatanan sosial politik yang berusaha melakukan banting stir dari sistem politik demokrasi terpimpin yang terjadi pada suatu masa orde baru menekankan politik luar negeri yang bersahabat untuk upaya pembangunan nasional yang khas dalam reformasi ekonomi sebagai prioritas pokok. Sistem ekonomi politik dibangun merupakan antisipasi rezim terdahulu.
Kebijakan Mengenai Tarif
Menurut stephen kakisna (1989:44) pengenaan tarif biasanya mempunyai tujuan ganda, yaitu proteksi dan pendapatan untuk negara. Beberapa anggapan umum mengenai tarif adalah
1. Tarif selalu menciutkan kemakmuran dunia
2. Tarif biasanya menciutkan kemakmuran suatu bangsa termasuk negara yang mempunyai tarif tersebut
3. Sebagai aturan umum, apa pun yang dapat dilakukan tarif bagi suatu negara, hal-hal lain dapat memberikan manfaat lebih baik
4. kecuali untuk kasus perdagangan bebas:
a. Tarif nasional yang optimal, dapat memberikan manfaat bagi negara yang mengenakan tarif
b. “second best” argumen untuk tarif , bila efek dalam perekonomian dapat diperbaiki, maka tarif mungkin berguna sebagai alatTarif secara membantu diperkuatnya ikatan kelompok untuk memproduksi subtitusi impor, sekali pun tarif itu tidak baik bagi bangsa secara menyeluruh
0 Komentar untuk "Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Politik"